Dinas PUPR SBB mengawal usulan infrastruktur SDA 2027 untuk mendukung irigasi, air baku, perlindungan sungai dan pantai, serta memperkuat pertanian dan ketahanan pangan daerah.
JAKARTA - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus memperkuat perannya dalam mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong dukungan terhadap sejumlah program prioritas infrastruktur SDA yang diusulkan untuk Tahun Anggaran 2027.
Pengawalan tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten SBB dalam memperkuat sektor pertanian, menjamin ketersediaan air bagi masyarakat, serta meningkatkan perlindungan terhadap kawasan permukiman dan lahan produktif.
Melalui Bidang Sumber Daya Air, Dinas PUPR SBB turut mendampingi Bupati SBB Asri Arman dalam audiensi dengan Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Dinas PUPR SBB ikut mengawal penyampaian proposal kebutuhan pembangunan infrastruktur SDA yang dinilai strategis untuk mendukung pembangunan di berbagai wilayah Kabupaten SBB.
Usulan infrastruktur SDA yang disampaikan mencakup empat kelompok program utama, yakni pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan bangunan pengaman pantai, pembangunan bangunan pengaman sungai, serta pembangunan jaringan air baku.
Keempat program tersebut menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat. Dari sisi pertanian, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan air untuk lahan pertanian serta mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan produksi.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan sungai diperlukan untuk mengurangi risiko kerusakan akibat abrasi dan banjir, terutama pada kawasan permukiman dan lahan produktif. Adapun pembangunan jaringan air baku diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara berkelanjutan.
Melalui Bidang SDA, Dinas PUPR SBB terus mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur air di lapangan sebagai bagian dari proses perencanaan dan pengusulan program pembangunan kepada pemerintah pusat.
Selain memperjuangkan program Tahun Anggaran 2027, Dinas PUPR SBB juga terus mengawal pelaksanaan dukungan pemerintah pusat terhadap sektor irigasi melalui Program Instruksi Presiden (Inpres) Irigasi Tahun 2026.
Program tersebut telah memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp84 miliar dan saat ini memasuki tahap pelaksanaan melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Dukungan tersebut mencakup rehabilitasi jaringan irigasi Daerah Irigasi Kairatu I dan Kairatu II di Desa Waimital, serta pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di sejumlah wilayah Kabupaten SBB.
Pembangunan JIAT tersebut meliputi Desa Hatusua, Waihatu, Waimital, Uraur, Sumeith Pasinaro, Dusun Kawatu, Dusun Masika Jaya, Dusun Melati, Desa Taniwel, Hulung, Sohuwe, Hatunuru, Lumapelu, dan Masihuwey.
Bagi Dinas PUPR SBB, dukungan melalui program tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat infrastruktur pertanian sekaligus meningkatkan akses air bagi kawasan pertanian masyarakat.
Pembangunan infrastruktur SDA memiliki posisi strategis dalam agenda pembangunan SBB karena sebagian masyarakat masih menggantungkan aktivitas ekonomi pada sektor pertanian dan perkebunan. Karena itu, pembangunan irigasi tidak semata dipandang sebagai pembangunan jaringan pengairan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperkuat produktivitas sektor agro dan ketahanan pangan daerah.
Ketersediaan air yang memadai akan memberikan kepastian bagi petani dalam mengelola lahan, sementara infrastruktur pengendali banjir dan abrasi diperlukan untuk menjaga kawasan produktif serta permukiman masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten SBB melalui visi “SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine.”
Bupati Asri Arman menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur SDA memiliki peran penting dalam mendukung visi tersebut.
“Pembangunan infrastruktur sumber daya air bukan hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi SBB Maju, Harmonis, dan Berkelanjutan Berbasis Agro-Marine,” tegasnya.
Dinas PUPR SBB menyadari bahwa pembangunan infrastruktur SDA berskala besar membutuhkan dukungan lintas kewenangan dan pembiayaan yang memadai. Karena itu, koordinasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat terus diperkuat.
Audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu langkah untuk memastikan kebutuhan infrastruktur SDA SBB dapat dikomunikasikan secara langsung sekaligus mendapatkan dukungan sesuai kewenangan pemerintah pusat.
Dinas PUPR SBB akan terus mengawal proses tersebut, mulai dari penyusunan kebutuhan, pengusulan program, koordinasi teknis hingga mendorong agar program yang diusulkan dapat direalisasikan.
Dengan semakin kuatnya dukungan terhadap infrastruktur sumber daya air, Dinas PUPR SBB berharap produktivitas pertanian dapat meningkat, kebutuhan air masyarakat semakin terjamin, serta risiko banjir dan abrasi dapat ditekan.
Pembangunan infrastruktur SDA pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang air dan jaringan irigasi, tetapi tentang bagaimana infrastruktur tersebut mampu menjadi penggerak pertanian, pelindung masyarakat, dan fondasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Seram Bagian Barat secara berkelanjutan.
